RSBI

Penghapusan RSBI oleh MK masih menjadi pembicaraan hangat di kalangan masyarakat. Pro dan kontra oleh sebagian besar orang tua murid. Ada yang bilang kalau mau pendidikan lebih maju kenapa RSBI harus di bubarkan? Ada juga yang bilang, pendidikan di Indonesia harus disamaratakan, tidak boleh ada kastanisasi. Pro dan kontra itu wajar saja namun yang harus dikaji tentang penghapusan RSBI adalah sistem pembelajaran itu sendiri.

Kastanisasi yang terjadi di dunia pendidikan memang harus diakhiri. Akan tetapi kualitas dan fasilitas maupun pengajar di RSBI sebaiknya tetap dipertahankan dan ditularkan ke sekolah-sekolah non RSBI. Banyak sekolah-sekolah yang masih butuh pengajar dan fasilitas sekelas RSBI.

Seharusnya pendidikan di Indonesia harus merata terutama di daerah-daerah. Masih banyak sekolah yang tidak layak. Sekolah di daerah kurang mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan, termasuk pemerintah. Nyatanya, masih banyak sekolah di daerah yang anak didiknya belajar di lantai atau satu kelas dibagi dua pembelajaran sehingga peserta didik kurang konsentrasi belajar.

Kesenjangan ini yang seharusnya dilihat oleh pemerintah, khususnya dinas pendidikan di Indonesia. Orang-orang terlalu sibuk dengan RSBI maupun sekolah unggulan lainnya tetapi mengesampingkan pendidikan di daerah.



Murid sekolah RSBI mungkin bisa membeli perlengkapan sekolah yang mereka butuhkan dengan mudah. Berangkat ke sekolah dengan kendaraan mewah. Akan tetapi bagaimana dengan murid di sekolah terpencil yang pergi ke sekolah harus berjuang dahulu. Untuk membeli peralatan sekolah pun mereka kesulitan. Indonesia tidak akan sukses dengan program bebas buta huruf jika sistem pendidikan masih seperti ini.



Anggaran pemerintah yang digelontorkan untuk RSBI dan sekolah-sekolah unggulan sebaiknya dialihkan untuk membiayai sekolah-sekolah di daerah terpencil. Pemerintah tidak boleh menutup mata atas sekolah di daerah-daerah terpencil supaya mereka juga bisa menikmati pelayanan pendidikan yang layak karena pendidikan adalah tanggung jawab negara.

Saya sendiri menilai penghapusan RSBI itu cukup bijaksana. Pemerataan sistem pendidikan untuk masa depan anak bangsa tidak boleh ada sistem kastanisasi demi kemajuan bangsa. Namun, para pengajar diharapkan tetap profesional dengan menjalankan tugasnya seperti biasa.

Situs Presiden Berhasil di Bobol

itus resmi milik Presiden Republik Indonesia belum lama ini sempat dibobol oleh hacker. Kejadian serupa pernah terjadi sekitar tahun 2007 lalu. Entah apa motif hacker tersebut membobol website Presiden RI.

Kita tahu bahwa sistem keamanan web khususnya website kepemerintahan memang dibuat sangat ketat. Banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab mencoba meretas. Sebagian orang mungkin bertanya, kenapa situs Presiden bisa diretas?. Bukan hanya situs presiden, Pentagon saja masih bisa diretas. Sistem keamanan situs Presiden memang dinilai cukup kuat. Namun, dengan semakin berkembang jaman teknologi semakin canggih.

Kejadian ini sejatinya relevan dengan laporan Id-SIRTII (ndonesia Security Incident Respont Team on Internet) yang dipublikasikan Kominfo, dimana setiap hari ada 1,3 juta serangan cyber yang lalu lalang di Indonesia. Terlebih bagi sekelas Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia, perusahaan listrik, militer, dan lembaga penting lainnya.

Sebelumnya dilaporkan, situs www.presidensby.info Rabu (9/1/2012) kemarin, sempat dipermak peretas. Pelaku meninggalkan jejak dengan menuliskan diri sebagai Jember Hacker Team. Namun menurut pelacakan yang dilakukan Id-SIRTII, lokasi IP Address dan DNS pelaku bukan dari Indonesia. Melainkan dari Texas, Amerika Serikat. (Go to: idsirtii.or.id )

Roy Suryo Terpilih sebagai Menpora

      

          Pada tanggal 15 Januari 2013 Roy Suryo dilantik sebagai Menteri Olahraga dan Pemuda oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggantikan Menpora yang lama Andi Mallarangeng. Ditunjuknya Roy Suryo sebagai Menpora yang baru menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Banyak yang menilai bahwa Roy Suryo tidak tepat menjabat sebagai Menpora yang baru dikarenakan latar belakangnya yang dinilai tidak sesuai. Sebelumnya Roy Suryo telah mengeluarkan pernyataan bahwa dirinya tidak tertarik untuk menjabat sebagai menpora yang baru. Setelah menjabat sebagai Menpora, Roy Suryo mengeluarkan pernyataan “Roy menyatakan  KPSI dan PSSI tidak mungkin disatukan. Tindakan tegas berupa pembubaran bisa diambil pemerintah guna menghindari sanksi FIFA.”

“Jangan sampai dibubarkan FIFA. Kalau sampai dibubarkan kita akan mendapat sanksi sampai dua tahun” (http://olahraga.kompasiana.com/bola/2013/01/15/menelisik-pernyataan-menpora-roy-suryo-524444.html)

Bagaimanapun juga terpilihnya Roy Suryo sebagai Menpora yang baru memberikan harapan bahwa Indonesia bisa memiliki dunia olahraga yang lebih baik khususnya dalam menyelesaikan masalah yang ada di dalam PSSI, sehingga bisa memberikan hasil yang baik.

Sumber Gambar : http://media.viva.co.id/

Banjir di Jakarta : Penyebab dan Akibat

Banjir di Jakartaibarat kutukan yang harus ditanggung oleh masyarakat ibu kota. Betapa tidak,  pembangunan Jakarta yang tak terkontrol dan tata kota yang jauh dari ideal mengakibatkan banjir di Jakarta saban tahun. Semua pihak bukannya mencari solusi yang tepat, tetapi malahan sibuk mencari "kambing hitam" siapa yang paling berdosa yang menyebabkan bah.

Banjir di Jakarta menjadi lagu lama yang tiap tahun diputar lagi. Malahan Banjir di Jakarta bukannya kian surut, melainkan menjadi bencana progresif. Artinya, intensitas banjir dan area banjir di Jakarta kian meluas. Tak hanya satu wilayah saja yang terkena air bah,  dahulu sebuah wilayah tak pernah kena banjir sekarang menjadi langganan Banjir di Jakarta tiap tahunnya. Itulah karakter bencana ekologi yang tiap tahun intensitasnya menjadi bertambah luas.

Penyebab Banjir di Jakarta

Beberapa penyebab banjir di Jakarta

1.       Penyebab Banjir di Jakarta - Rusaknya Tata Kota

Gencarnya pembangunan gedung-gedung bertingkat, seperti apartemen, mal dan sebagainya merupakan salah satu penyebab terjadinya banjir di Jakarta. Pembangunan kota yang tak mengindahkan blue print dan pemerintah daerah tak berdaya mengatur laju pembangunan gedung komersial menjadi penyebab rusaknya lingkungan hidup di ibu kota Indonesia.

Harusnya pemerintah daerah tegas melarang sebuah wilayah untuk dijadikan area komersial, tetapi kenyataan berbeda. Entah bagaimana caranya<em>kokada pemodal kuat yang membangun    wilayahlarangan membangun gedung. Apa pun alasanya, pengembangan seperti itu menyalahi tata ruang kota..

2.       Penyebab Banjir di Jakarta -Rusaknya Penghijauan di Hilir

Rupanya yang rusak tak hanya di wilayah Jakarta saja, daerah-daerah hilir seperti Puncak, Cianjur, dan Bogorpun kondisinya sangat memprihatinkan. Daerah dataran tinggi dan hutan-hutannya banyak dibabat diubah menjadi lahan pertanian dan vila-vila. Padahal daerah tersebut merupakan penyangga ibukota agar tak banjir. Sekarang ini jika daerah hilir hujan deras, pasti terjadi banjir di Jakarta. Air bah kiriman datang tiba-tiba hingga menggenangibantaransungai di Jakarta.

3.       Penyebab Banjir di Jakarta -Tergusurnya Situ dan Resapan Air

Fungsi utama situ yang ada di Jakarta adalah sebagai penampungan air hujan. Dahulu, Belanda membangun banyak sekali situ-situ. Karena kontur tanah Batavia sama seperti di Belanda, yakni permukaan air laut lebih tinggi dari daratan sehingga ketika hujan turun pasti banjir. Oleh karena itu, insinyur Belanda dahulu membangun kanal-kanal dan situ guna mengendalikan air hujan dan air rob agar tak banjir.

Namun sayangnya sekarang situ-situ itu sudah banyak yang diuruk untuk dijadikan perumahan maupun gedung bertingkat. Akhirnya tak ada tempat lagi untuk menampung limbasan air hujan. Akhirnya bisa ditebak banjir menjadi langganan di tempat tersebut.

4.       Penyebab Banjir di Jakarta -Perilaku Buruk Masyarakat

Jakarta itu menjadi kampung raksasa, sedangkans ungai di Jakarta dijuluki sebagai WC terpanjang di dunia. Perilaku penduduk yang tinggal di bantaran sungai menjadi salah satu biang keladi rusaknya kondisi sungai di Jakarta. Mengapa begitu? Ya, perilaku membuang sampah sembarangan di sungai turut menyebabkan bencanaekologidi Jakarta..

Ribuan ton sampah ditumpahkan di sungai oleh penduduk di Jakarta. Walaupun tinggalnya di kota metropolis, ternyata perilakunya sangat kampungan. Hilangnya kesadaraan menjaga lingkungan memperburuk wajah kota..

5.       Penyebab Banjir di Jakarta -Tak Ada Kesedaran dari Pemerintah dan Masyakarat

Pemerintah pun menjadi salah satu penyebab kerusakanlingkungandi ibu kota sehingga menyebabkan banjir di Jakarta setiap tahunnya. Bayangkan, Kota Jakarta sebagai ibu kota Indonesia yang seharusnya ditata dengan baik ternyata dicoret dengan wajah bopeng olehkebijakanngawur yang dikeluarkan pejabat daerah. Pemangku negara ini dengan mudahnya member izin pembangunan gedung-gedung komersial di sembarang tempat. Penggusuran tempat-tempat resapan begitu saja mudahnya tanpa memedulikan akibatnya kelak. Pemerintah tak bisa mengelak dari kesalahan yang dia lakukan. Bentuk tanggung jawabnya yang pasti membatasi izin pembangunan gedung komersial, memperbanyak tempat resapan air, dan memelihara kebersihan sungai.

Dampak Banjir di Jakarta

Berikut ini merupakan deretan imbas negatif dari banjir di Jakarta yang tiap tahun menghantui kehidupan penduduk di Jakarta. Mimpi buruk ini mampu melenyapkan harta dan nyawa siapa saja yang rumahnya terendam banjir.

Ekonomi.  

Salah satu kerugian dari banjir di Jakarta adalah kerugian finansial. Ketika banjir menggenang di Jakarta, dipastikan sendi-sendi perekonomian lumpuh. Jalur transportasi darat terbenam air bah sehingga mengganggu pasokan sembakod an merusak infrastruktur perekonomian di Jakarta. Tragisnya, kerugian yang sama selalu berulang-ulang setiap tahun gara-gara banjir. Jika dibiarkan berlarut-larut, Jakarta akan ditinggalkan investor asing karena bencana alam menjadi kendala besar bagi kehidupan bisnisnya.

Psikologi.

Gangguan psikologis merupakan salah satudampak banjir di Jakarta yang terasa bagi masyarakat di daerah langganan banjir. Orang akan cepat stres kalau setiap tahun terkena banjir. Tingkat stresnya lebih tinggi daripada penduduk di luar Jakarta. Tapi sayangnnya pemerintah tak pernah membantu masalah pemulihan psikologi bagi orang yang terkena bencana. Bentuk pertolongan seperti konseling psikologi dan pendekatan agama pun sangat penting membantu memulihkan mental dan spiritual korban para bencana.

Pekerjaan rumah pemerintah Kota Jakarta belumlah usai. Banyak sekali masalah lain di luar banjir di Jakarta yang belum terselesaikan dengan benar. Mari kita benahi ibu kota Indonesia agar tak ada lagi berita banjir di Jakarta.

 sumber : http://www.anneahira.com/banjir-di-jakarta.htm

Rencana Kenaikan BBM

      Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan pemerintah harus melakukan pengendalian dan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang lebih baik. Menurut dia, jika hal tersebut tidak dilakukan, maka pemakaian BBM bersubsidi akan kembali tinggi yang menyebabkan beban subsidi membengkak.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo memperkirakan defisit anggaran hingga akhir tahun bisa mencapai 2,35 persen, atau melampaui target sebesar 2,2 persen. Salah satu pendorong melebarnya defisit karena besarnya beban subsidi BBM yang harus ditanggung pemerintah.

Pemerintah juga menargetkan untuk melarang kendaraan perkebunan menggunakan BBM bersubsidi mulai 1 Maret 2013. Ketentuan tersebut akan berlaku bagi seluruh kendaraan perkebunan di Indonesia. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2012, pemerintah menargetkan kuota BBM bersubsidi sepanjang tahun sebesar 40 juta kiloliter. Angka tersebut kemudian bertambah menjadi 44 juta kiloliter di APBN-Perubahan 2012.

Namun akibat lonjakan konsumsi, pemerintah kembali menambah kuota BBM bersubsidi sebesar 1,2 juta kiloliter. Tahun ini pemerintah memperkirakan kuota BBM bersubsidi naik dari 46 juta kiloliter menjadi 48 juta kiloliter.

Untuk menambah BBM bersubsidi sebanyak 1,2 juta kiloliter, dibutuhkan dana sebesar Rp 6 triliun. Untuk subsidi BBM dalam APBN Perubahan 2012, disediakan anggaran Rp 137,4 triliun. Namun realisasi hingga akhir tahun diperkirakan membengkak hingga Rp 216,8 triliun, atau kurang Rp 79,4 triliun.